Pengurus Partai Demokrat Kubu KLB Ditolak Pemerintah, Berikut Alasannya

  • Whatsapp
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers tentang status Partai Demokrat di Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021. (Foto: SS Youtube Kompas TV)

Jakarta, Timurterkini.com – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) akhirnya memutuskan untuk menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dipimpin Moeldoko. Keputusan diambil setelah diberi waktu tujuh hari untuk melengkapi berkas, kubu KLB belum juga memenuhinya.

“Setelah diperiksa, masih ada yang belum terpenuhi. Antara lain tidak disertai mandat ketua DPC. Maka, permohonan ditolak,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Bacaan Lainnya

Yasonna menuturkan beberapa argumentasi yang mendasari penolakan permohonan.

Pertama, Kemenkumham merujuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan dan dicatatkan.

Dengan demikian, Yasonna mengatakan, Kemenkumham tidak berwenang untuk menilai soal perubahan AD/ART yang diajukan kubu KLB.

Pos terkait