Jakarta, Timurterkini.com — Gerakan Poros Pemuda Sulbar Peduli Mamasa gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung RI, Jumat (3/1/25).
Aksi unjuk rasa yang dilakukan, mendesak Kejaksaan Agung RI agar memeriksa Kepala Badan (Kaban) Keuangan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).
Pengunjuk rasa melakukan aksi tanpa pakaian dengan mewarnai badan yang bertuliskan “Mamasa Darurat”, kemudian massa aksi membawa satu dokumen aduan dan tuntutan untuk menjadi atensi Kejagung RI kepada Kabupaten Mamasa.
Sementara, para pengunjuk rasa membawa spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka yakni mendesak Kejaksaan Agung Rl untuk memeriksa Kepala Badan Keuangan serta kroni-kroninya atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan anggaran APBD dan APBN.
Jenderal lapangan aksi, Zaenal mengatakan, pihaknya menuntut melaksanakan aksi saat ini menuntut Kaban BPKD Mamasa ditangkap akibat penyalahgunaan jabatan dan anggaran yang membuat rakyat harus merasakan dampak dari perilaku yang tidak mencerminkan seorang pelayan publik.
Zaenal mengaku, sejak Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dijabat oleh Heri Kurniawan pada tahun 2020, saat itu awal mula penderitaan perekonomian Kabupaten Mamasa. Bahkan Mamasa dilanda devisit 300 Milyar dan pendapatan daerah hanya berkisar 30 milyar pertahunnya.
Lanjut Zaenal, kondisi inilah yang membuat rakyat Kabupaten Mamasa harus rela merasakan dampak yang sangat buruk sampai di penghujung tahun 2024.
Ia mengungkapkan, dan atas dasar tersebut, pihaknya melakukan gerakan dalam bentuk aksi unjuk rasa sebagai bentuk keprihatin kepada Kabupaten Mamasa. Bahkan Gerakan Poros Pemuda Sulbar juga telah secara resmi melaporkan Heri Kurniawan, kepada Kejagung RI.
