Kendari, Timurterkini.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra), menyediakan layanan berbasis digital guna mempermudah akses dan pelayanan terhadap masyarakat.
Layanan yang dimaksud diantaranya Sistem Pelaporan Notaris (Silaris), Sistem Pengharmonisasian Perda (Sipanda), aplikasi Catatan atas Laporan BMN (Cal BMN), dan Sistem Perencanaan Otomatis (Saparno).
Inovasi tersebut diluncurkan Kemenkumham Sulawesi Tenggara pada saat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kemudian inovasi lain pada saat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), diantaranya Pendekatan Humanis Permasyarakatan (Penamas), Pojok Aspirasi, Peduli Stunting Bangsaku Sehat Ekonomi Tumbuh (Pas Banget), aplikasi Pelaporan Notaris (Silaris versi 2), aplikasi Risiko Online (Roneo), dan Pojok Ngobrol Inspirasi (Pojok Ngopi).
“Jadi semua aplikasi itu sudah dijalankan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara,” ungkap Hidayat, Kadiv Yankumham Kemenkumham Sulawesi Tenggara.
Lebih lanjut, berikut uraian penjelasan terkait dengan inovasi WBK menuju WBBM.
Pertama, pendekatan Humanis Permasyarkatan (Penamas), merupakan program baru untuk mengatasi kerawanan kantib di Lapas dan Rutan.
Kedua, Pojok Aspirasi merupakan program baru untuk menampung aspirasi masyarakat dan meminimalisir dampak negatif dari demonstrasi.
Ketiga, Peduli Stunting Bangsaku Sehat Ekonomi Tumbuh (Pas Banget), merupakan program baru sebagai wujud partisipasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara dalam mengatasi stunting.
Keempat, aplikasi Pelaporan Notaris (Silaris 2) merupakan pengembangan dari Silaris 1 yang sebatas google form menjadi aplikasi web.
Kelima, aplikasi Risiko Online (Roneo) merupakan aplikasi baru untuk melakukan identifikasi dan mitigasi risiko secara online.
Keenam, Pojok Ngobrol Inspirasi (Pojok Ngopi) merupakan program baru sebagai wadah komunikasi internal pegawai.
Razilu, Direktur Jenderal Kemenkumham RI mengatakan, masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan dan saran terkait pelayanan di Kemenkumham.
“Kita harus hadir di tengah masyarakat, keberadaan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara,” Ujar Razilu.
