Metro  

Perampingan OPD di Sulbar Bakal Dilakukan PJ Gubernur Akmal Malik

Perampingan OPD di Sulbar Bakal Dilakukan PJ Gubernur Akmal Malik
Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik. Dok : Humas Pemprov Sulbar.

Mamuju, Timurterkini.com – Cepat dan Efektifnya kinerja pemerintah tergantung bagaimana rampingnya Organisasi Perangkat Daerah(OPD), nya.

Oelhnya itu Pelakasana jabatan (Pj) Gubernur Sulawesi barat (Sulbar), Akmal Malik sementara menyusun rencana resizing atau perampingan jumlah organisasi OPD lingkup Pemprov Sulbar, Minggu, 19 Juni 2022.

Akmal Malik menuturkan, ada beberapa kondisi yang menjadi alasan dilakukannya perampingan jumlah OPD.

Seperti halnya, hasil penilaian kinerja terhadap OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri sebagai pelaksana, hingga tinjauan terhadap kondisi kapasitas fiskal daerah.

Disebutnya, berkaca pada Provinsi Gorontalo yang memiliki kapasitas fiskal hampir sama dengan Sulbar, walau hanya memiliki 29 OPD yang menangani urusan.

Sementara, Sulbar saat ini memiliki 36 OPD dan Jumlah itu terlalu gemuk menurutnya.

Selain itu, berdasarkan hasil sementara evaluasi yang telah dilakukan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal menyebutkan dari beberapa indikator penilaian menunjukkan kinerja perangkat daerah beberapa masih jauh dari yang diharapkan.

Lanjut dia, penilaian sementara Kemendagri terhadap OPD lingkup Pemprov Sulbar, masih ada 16 OPD dengan nilai di bawah rata-rata.

“Artinya, secara umum kinerja OPD Provinsi Sulbar masih jauh dari kinerja yang diharapkan,” terang Akmal.

Ia katakan, penilaian yang dilakukan tim Kemendagri terhadap kinerja OPD di Sulbar indikatornya meliputi hal-hal seperti realisasi pelaksanaan anggaran, realisasi program, capaian kontrak kinerja OPD hingga profesionalisme ASN.

Di sisi lain kata Akmal, terkait dengan kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana teknis pemerintahan, Pj Gubernur Akmal Malik mengakui juga menerima banyak masukan dari DPRD Sulbar terhadap kinerja beberapa OPD, berdasarkan ikhtisar fungsi pengawasan DPRD.

“Atas beberapa pertimbangan tersebut, kami sedang menyusun  rencana re-sizing terhadap jumlah OPD yang terlalu gemuk di Sulbar ini,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri itu.

Diketahui, untuk pelaksanaan re-sizing atau perampingan jumlah OPD di Sulbar, saat ini Pj Gubernur Akmal sementara melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk selanjutnya menyusun perampingan struktur organisasi OPD Prov Sulbar.

“Re-sizing jumlah OPD di Sulbar ini dilakukan agar semua struktur perangkat daerah bisa bergerak, bekerja lebih lincah dan produktif ke depannya,” pungkasnya.(*)