Mamasa, Timurterkini.com – Ketua Satgas Korwil Wilayah 5 KPK Sulawesi Barat, Budi Waluya, menegaskan, pihaknya akan mengawasi dan terus memantau penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19, di Sulawesi Barat.
Hal ini diungkapkan Budi, pada rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat dan Seluruh Bupati Se-Sulawesi Barat bersama Dinas terkait yang diselenggarakan dengan Video Converence, Kamis 30 April 2020.
“Pada Kesempatan itu, Budi Waluya, menegaskan, bahwa setidaknya ada 4 poin utama yang menjadi titik rawan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19, yang perlu mendapat perhatian serius. Ke 4 fokus pengawasan tersebut meliputi :
1. Pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19;
2. Sumbangan dari pihak ke tiga yang meliputi sumbangan swasta dan pihak ketiga lainnya;
3. Refocusing anggaran yang dilakukan oleh setiap daerah terutama pada tahap realisasi penggunaan anggaran; dan
4. Penyelenggaraan bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun anggaran daerah,” tutur Budi.
Lanjut, kita tentunya akan fokus pada pencegahan penyalahgunaan anggaran yang rawan pada 4 fokus pengawasan, karena ke empat titik fokus ini adalah titik rawan yang bisa disalahgunakan atau mungkin dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam regulasi.
“Dana yang dikelola pada pengadaan barang, kemudian sumbangan dari pihak ketiga, refocusing anggaran dan penyaluran bantuan sosial dapat menimbulkan cela dalam realisasinya,” katanya.
Demikian dijelaskan budi, dicontohkannya seperti penyaluran dana bantuan sosial itu sangat rawan tidak tepat sasaran jika tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, seperti falidasi data yang tidak akurat dapat menimbulkan penyalurannya tidak tepat sasaran, atau bahkan seseorang dapat mengalami doble bantuan, sementara orang lain tidak mendapatkan sama sekali.
“Budi, bahwa pihaknya berharap, pengawasan melekat dengan melibatkan Inspektorat Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pengawasan kepada para pengguna anggaran dalam penanganan Virus Corona, sehingga Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tidak terjerumus dalam menggunakan anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 ini,” jelasnya.
Pada sesi pemaparan perkembangan pelaksanaan penanganan Covid-19, di setiap Pemerintah Kabupaten, Bupati Mamasa H.Ramlan Badawi yang juga sebagai ketua Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Mamasa.
“Melaporkan bahwa, dalam upaya pemerintah Kabupaten Mamasa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Mamasa, pemerintah telah melakukan pemberlakuan Pembatasan pergerakan Pelintas Wilayah (P3W) di 3 kecamatan perbatasan kabupaten Mamasa dengan kabupaten tetangga,” kata Bupati Mamasa.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Mamasa, kembali menegaskan komitmennya untuk terus menyerukan kepada masyarakat menerapkan perilaku disiplin dalam melaksanakan himbauan pemerintah, mulai dari pemerintah Pusat sampai ke daerah.
“Saya berharap agar seluruh pemerintah tingkat Kabupaten menekankan kepada masyarakatnya untuk disiplin melaksanakan himbauan pemerintah pusat, kami di Mamasa dalam beberapa kesempatan, telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk wajib menggunakan masker setiap keluar rumah dan disiplin dalam menjaga jarak, menghindari kerumunan dan seluruh ketentuan protokol kesehatan terkait Covid 19 untuk memutus rantai penyebaran pandemi ini.” lanjut Ramlan.
Ramlan, Bupati Mamasa, menambahkan bahwa saat ini pihaknya melalui Dinas Sosial tengah melakukan singkronisasi data di seluruh Kelurahan dan Desa, terkait dengan rencana penyaluran bantuan sosial bagi keluarga yang terdampak virus corona.
“Bupati berjanji, bahwa dalam jangka yang tidak terlalu lama semua data akan rampung,” tutupnya.
(Roman)
