Diduga Tak Miliki IPPKH PT. Pernick Sultra Lakukan Penambangan Ilegal

  • Whatsapp
Sekjen Advokasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Iksan Jamal (Ket Foto: Istimewa)

Jakarta, Timurterkini.com – Dugaan ilegal mining yang dilakukan oleh PT Pernick Sultra yang terletak di Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan cerminan tumpulnya penegakan hukum disektor pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sekjen Advokasi Penambang Nikel Indonesia(APNI) Iksan Jamal mengungkapkan bahwa penanganan persoalan pertambangan di Sultra sudah tidak berjalan efektif, dan tidak terlepas dari banyaknya kepentingan kelompok tertentu yang dapat melemahkan peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta mandulnya upaya penindakan yang dilakukan penegak hukum. Celah itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha tambang ini.

Aktivis nasional asal sultra tersebut juga menambahkan bahwa PT Pernick Sultra diduga kuat telah melakukan eksploitasi dalam kawasan hutan Produksi Terbatas diluar Wilayah IUPnya.

“Bahwa sebagaimana dalam pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan terdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan.

“Hingga saat ini belum ada langkah tegas yang dilakukan pihak penegak hukum bahkan sudah beberapa kali mendapat laporan dari masyarakat ataupun lembaga Pemerhati Tambang, pihaknya juga berharap agar kasus ini diusut secara serius oleh Polda Sultra,” ungkapnya.

Sambungnya ia menambahkan dari hasil kerja team lapangan Advokasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) beberapa bulan terakhir bahwa ada beberapa oknum yang masuk dalam radar kami salah satunya yaitu dari Dinas Kehutanan yang tidak perlu kami ungkap di sini. Ia diduga kuat kerap kali mendapat gratifikasi dari para pengusaha. Dan ini tidak bisa di biarkan.

“Kami juga sudah berdiskusi dengan salah satu petinggi lembaga kementerian untuk kemudian menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna ikut serta dalam mengungkap Modus persengkongkolan jahat tersebut. Ini bukan hal sepele yang terus di biarkan,” tegasnya.

Terakhir, Aktivis itu menegaskan pada hari Senin, 22 Februari kami akan melakukan pelaporan ke pihak berwenang diantaranya KLHK, ESDM, dan MABES POLRI. Dan kami pastikan akan mempresur persoalan ini melalui aksi demonstrasi dan mendesak MABES POLRI untuk menahan dan memeriksa Direktur PT Pernick Sultra.