Mamasa, Timurterkini.com – Puluhan massa dari Forum Pemerhati Masyarakat Kabupaten Mamasa gelar aksi unjuk rasa pada Selasa, (10/9/2024).
Masa aksi berkumpul di Tribun Lapangan Kondosapata’, lalu bergerak langsung menuju kantor Bupati Mamasa.
Koordinator Lapangan Forum Pemerhati Masyarakat Kabupaten Mamasa, Tambrin, meminta Pj. Bupati Mamasa, Muh. Zain untuk bertanggungjawab.
Ia menuturkan bahwa dana-dana transferan pusat sudah hampir selesai 100 persen, namun serapan atau realisasi di tingkat OPD diduga belum maksimal.
“Hampir semua kegiatan OPD belum berjalan, sementara dana transferan pusat sudah hampir selesai semua,” teriaknya dari mobil komando.
Ia menyampaikan bahwa sejak menjabat sebagai Pj. Bupati Mamasa, Pj. Zain belum melakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.
Oleh karena itu, Ia meminta Pj. Bupati Mamasa, Sekretaris Daerah Mamasa, Muh. Syukur dan Kepala Badan Keuangan Mamasa, Heri Kurniawan menemui massa aksi.
Meski telah berjam-jam berorasi di depan gedung kantor Bupati Mamasa, namun Pj. Bupati Mamasa, Sekretaris Daerah Mamasa, dan Kepala Badang Keuangan Mamasa tak nampak terlihat.
Akhirnya massa aksi bergeser ke titik aksi berikutnya, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa.
Sebelum meninggalkan kantor Bupati Mamasa, mereka mengancam akan terus melakukan aksi lanjutan dengan menghadirkan massa yang lebih banyak.
Ada enam poin tuntutan yang disampaikan Forum Pemerhati Masyarakat Kabupaten Mamasa yakni:
• Mengevaluasi kebijakan Kinerja PJ Bupati Mamasa yang di nilai tidak paham soal proses kebijakan bersama bawahannya dalam hal ini Kepala Badan Keuangan.
• Mendesak Kepada PJ Bupati agar sekiranya mengganti Kepala Badan Keuangan yang dinilai tidak mampu sekaligus tidak paham soal menajemen keuangan.
• Mendesak kepada Pemda agar segera membayarkan Siltap kades yang menunggak dari tahun 2023 hingga 2024
• Segera bayarkan tunggakan BPJS
• Meminta pihak kejaksaan Negri dan Kejaksaan Tinggi periksa semua keuangan daerah Mamasa.
• Menagih janji Jokowi dalam hal ini Inpres pasar rakyat dan rumah sakit umum yang sampai hari ini belum ada kejelasan.
