Berita  

Petani dan Peternak di Sidrap Menjerit Ditengah Kenaikan Harga BBM

Petani dan Peternak di Sidrap Menjerit Ditengah Kenaikan Harga BBM
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidrap, H.Bahrul Appas. Dok: Ist.

Petani dan Peternak di Sidrap Menjerit Ditengah Kenaikan BBM, Harga Gabah dan Telur Anjlok

Sidrap, Timurterkini.com – Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak pada sejumlah sektor, namun tidak bagi sektor pertanian dan peternakan, di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagaimana tidak, ditengah kenaikan harga BBM, Petani dan Peternak di Kabupaten Sidrap justru mengeluh sebab harga telur dan gabah mereka turun.

Hal itu di ungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidrap, H.Bahrul Appas, saat dihubungi, Rabu 07 September 2022 pagi tadi.

Legislator Partai NasDem itu menyayangkan kondisi saat ini di bidang pertanian karena jelas merugikan para petani dan peternak.

Menurutnya, dengan kondisi BBM yang naik, petani dan peternak seharusnya memperoleh harga yang pantas. Apalagi saat ini memasuki musim panen.

“Misalnya petani, sekarang kan musim panen, harga gabah seharusnya naik, tapi ini justru turun, pada musim tanam kemarin saat harga BBM belum naik, para petani kita sudah mengeluhkan tingginya biaya proses produksi, apalagi dengan kondisi BBM yang saat ini naik, petani kita akan jauh dari kata sejahtera,” katanya dengan nada kecewa.

Saat ini, harga gabah Rp 4.600 per kg dari harga sebelumnya Rp.4.800.

Bahrul juga menyampaikan kondisi yang sama dialami peternak telur ayam ras yang harganya turun sejak tiga hari lalu.

Harga telur saat ini, lanjut dia, Rp 46.000 per rak dari harga sebelumnya Rp. 50.000 sampai 51.000 rak, artinya mengalami penurunan sekitar Rp. 4.000 sampai 5.000 rupiah.

“Dengan kondisi kenaikan BBM ini tentu peternak petelur akan menjerit, karena biaya produksinya semakin tinggi, mulai dari pakan, obat-obatan, distribusi segala macam akan naik,” ungkapnya.

Dengan begitu itu, Anggota Komisi II DPRD Sidrap ini meminta pemerintah untuk tidak tinggal diam untuk membantu peternak dan petani yang mengalami kondisi sulit ini.

Hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.