Matinya Perlindungan UU Pers, Jurnalis di Palopo Divonis Penjara Karena Beritakan Kasus Dugaan Korupsi

  • Bagikan
Pernyataan Sikap Aliansi Kuli Tinta dan Mahasiswa Mamasa Terkait Tindakan Arogansi Oknum ASN
Tercatat, Empat poin pernyataan sikap Aliansi Kuli Tinta dan Mahasiswa Mamasa terkait dugaan tindakan arogansi oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Foto : Semuel Mesakaraeng

Timurterkini.comJurnalis di Palopo, Sulawesi Selatan, Muhammad Asrul yang divonis penjara pada 23 November 2021 menjadi perhatian terhadap bagaimana perlindungan kebebasan pers di Indonesia yang memang dilindungi konstitusi dan undang-undang secara khusus.

Asrul dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas berita yang dibuat dan diterbitkan di media tempatnya bekerja.

Atas pemberitaan itu, Asrul dituduh melanggar pasal pencemaran nama baik lantaran melakukan investigasi jurnalisme terkait kasus korupsi yang turut menyebut nama anak Wali Kota Palopo pada 2019.

Sebelumnya, Kasus Bui terhadap jurnalis juga pernah dialami Diananta Putra Sumedi, pemimpin redaksi Banjarhits, Kalimantan Selatan, yang dijerat UU ITE juga serta harus menjalani hukuman 3,5 bulan di Rutan Polres Kotabaru.

Baca Juga :  Gubernur Sulsel Non Aktif Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara

Itu adalah dua contoh terbaru, dari berbagai kasus-kasus kriminalisasi atas berita setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir.

Koordinator AJI Makassar Sahrul Ramadhan menyatakan kasus itu adalah sengketa pers pun sesuai dengan alasan pemberatan hukum yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) di pengadilan.

“Kasus ini semakin menguatkan sebagai sengketa pers karena JPU menggunakan alasan pemberatan hukum karena menyebarkan di media online. Karena kasus ini adalah sengketa pers, harusnya mekanisme penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers,” kata Sahrul Ramadhan dikutip dari laman CNN Indonesia, selasa (23/11/2021).

Sahrul pun mengatakan media massa tempat Asrul bekerja dan yang juga menerbitkan berita-berita dipersoalkan itu pun berstatus badan hukum sesuai yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perusahaan itu, kata dia, terdaftar di Dewan Pers.

Baca Juga :  Gubernur Sulsel Non Aktif Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara

Meski Asrul belum memiliki sertifikat kompetensi sebagai wartawan. Namun, kata Sahrul, vonis terhadap terdakwa itu salah. Pasalnya obyek sengketanya adalah karya jurnalistik. Untuk itu, sambung dia kasus ini harus diselesaikan melalui mekanisme sengketa pers.

“Sengketa pemberitaan ini wajib diselesaikan di Dewan Pers. Karena itu, Dewan Pers yang akan menilai apakah ini adalah karya jurnalistik sesuai dengan UU Pers atau ini bukan karya jurnalistik. Hal ini tidak dilakukan pelapor,” kata Sahrul.

  • Bagikan