Kendari, Timurterkini.com – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pemerhati Hukum menggelar aksi depan Markas Polisi Daerah (Mapolda) Sultra, Rabu 30 September 2020.
Koordinator Lapangan Aksi Enggi Indra Syahputra mengatakan bahwa Ada beberapa indikasi yang kemudian menjadi sentral isu gerakan kami hingga harus bertandang depan Mapolda Sultra, dimulai dari Kambtimas diwilayah Hukum Polsek rate rate yang hampir tiap malam terjadi kasus pencurian sehingga membuat Kambtimas menjadi tidak kondusif.
“Kapolsek Rate-rate sebagai unsur pimpinan dalam wilayah Polsek setempat sudah tidak bekerja sesuai dengan Tugas Pokok Dan fungsinya sebagai POLRI, pasalnya Kapolsek Rate-rate diduga melakukan Pungli terhadap Kades Kades yang berada diwilayah Hukum Polsek Rate-rate. Seharusnya Sebagai anggota POLRI tahu bahwa Pungli merupakan perbuatan yang melawan hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan ada Indikasi Keterlibatan Kapolsek Rate-rate bersama PS. Panit 2 Intel Polsek Rate-rate dalam politik praktis, mendukung salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Kolaka Timur Desember mendatang, Hal tersebut melanggar Kode Etik Profesi Polri dan tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele,” ujarnya.
Kemudian ketika bertandang di Mapolda Sultra, FMPH ditemui oleh PLT Kasubbid PROVOS Bidpropam POLDA SULTRA dan mengatakan bahwa pihaknya tetap akan melakukan dan penyidikan terhadap dugaan kasus tersebut dan meminta kepada koordinator lapangan aksi agar memasukan bukti bukti untuk membantu kinerja Kepolisian.
