Kolut, Timurterkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara, menggelar rapat Paripurna terkait penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari, dan dihadiri oleh Forkompinda, para pejabat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Kolaka Utara, keenam fraksi menyatakan persetujuan mereka terhadap Ranperda Perubahan APBD 2024.
Setiap fraksi memberikan catatan serta saran konstruktif untuk memastikan anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara.
Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Yusmin, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tugasnya dengan integritas dan menjunjung netralitas selama masa jabatan.
“Saya di sini bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Tugas saya adalah memastikan bahwa perubahan APBD ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta menjaga stabilitas politik dan netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024,” ujar Yusmin.
Dalam pemaparan mengenai struktur perubahan APBD 2024, Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp61,3 miliar, dengan total pendapatan mencapai Rp1,11 triliun.
Sementara itu, Belanja Daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp51,5 miliar, menjadi Rp1,12 triliun.
Menurut Yusmin, tambahan anggaran ini akan difokuskan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta dukungan terhadap pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Kolaka Utara.
“Kami juga menerima Dana Insentif Fiskal sebesar Rp5,9 miliar dan Dana Insentif Desa sebesar Rp3,6 miliar sebagai penghargaan dari Kementerian untuk Desa-desa berkinerja baik,” tambahnya.
Fraksi Karya Indonesia Raya menegaskan pentingnya penggunaan anggaran yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami meminta agar tidak ada program yang dianggarkan jika tidak bisa diselesaikan hingga akhir tahun. Fraksi kami menerima Ranperda ini dengan harapan semua program yang diusulkan dapat terealisasi,” kata Maksum Ramli, perwakilan Fraksi Karya Indonesia Raya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,7 miliar, yang menurut mereka menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah.
“Namun, kami juga berharap agar program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak keluar dari kesepakatan KU-PPAS yang telah dibuat sebelumnya,” ujar perwakilan Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), melalui Irwan Amir, menyoroti pentingnya memaksimalkan penggunaan anggaran perubahan pada program-program prioritas.
“Kami meminta OPD untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dianggarkan benar-benar dapat selesai tepat waktu, dan tidak ada yang terbengkalai,” ungkap Irwan.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
“Kami berharap agar PJ Bupati menjaga stabilitas politik dan keamanan selama Pilkada Serentak 2024,” kata Surahman, anggota Fraksi Demokrat.
Dalam penutupnya, kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara itu menggarisbawahi pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
“Netralitas ASN Harus dijaga dan saya akan memastikan bahwa semua pihak terlibat secara profesional untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan aman,” tegasnya.
