Berita  

Buntut Viral SDN 010 Saluang, Komisi I DPRD Mamasa Bakal Lakukan RDP Bersama Dinas Terkait

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, rencananya bakal melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa, Arwin Rahman Tona, S.H. Dok : Ist.

Mamasa, Timurterkini.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, rencananya bakal melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.

RDP dilakukan setelah viralnya salah satu Siswa SDN 010 Saluang, Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi. Mengeluhkan proses pendidikan di sekolah tempatnya menempuh pendidikan.

“Iya, kami agendakan RDP dengan Diknas. undangannya sementara disusun oleh Staf di kantor,” kata ketua Komisi I DPRD Mamasa, Arwin Rahman Tona, S.H, pada Timurterkini.com, Minggu 17 Juli 2022 malam ini.

Tujuan RDP dilakukan sebagai resolusi mencegah terjadinya masalah baru dibidang pendidikan.

“Sekalian juga sebagai resolusi. Agar masalah-masalah baru tidak terjadi,” beber Politisi Nasdem itu.

SDN 010 Saluang, kata dia, telah ditindaklanjuti oleh Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik, Bupati Mamasa, Ramlan Badawi serta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Rusli.

Diketahui, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, mengunjungi langsung SDN 010 Saluang pada Sabtu 16 Juli 2022 kemarin.

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik, didampingi Bupati Mamasa, H.Ramlan Badawi bersama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Rusli, mengunjungi SDN 010 Saluang. Dok : Ist Timurterkini.com.

“Rencana itu akan digabungkan beberapa sekolah di Mamasa, karena memang beberapa sekolah itu minim murid, sementara honorer dan tenaga kontrak pendidikan membengkak. Jadi cocoknya di gabungkan sekali,” tuturnya.

Adapun Rapat Dengar Pendapat, Arwin tidak menyebutkan waktu pastinya. Namun, kata dia, jadwalnya telah berproses.

“Jadwalnya sudah berposes. Untuk pastinya tergantung sekertariat mengundang hari apa,” ungkapnya.

Adapun Rekomendasi Komisi I sebagai berikut ;

1. Mengevaluasi guru honorer, kontrak Daerah dan guru ASN di SD tersebut.

2. Menyampaikan keterangan langsung terkait tidak berjalannya proses belajar mengajar di SD tersebut.

3. Mendukung langkah Pemda dan Diknas dalan hal penggabungan sekolah di SD tersebut, dan SD, SMP lainnya yang dinilai sangat tidak layak lagi berdiri sendiri.

4. Agar Diknas dapat memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kontrak melalui Dana BOS dan sumber anggaran lainnya yang berkenaan.

5. Agar Diknas segera melakukan Evaluasi kolektif kepada semua sekolah di lingkup Kabupaten Mamasa (SD dan SMP).

Timurterkini.com mencoba melakukan konfirmasi tanggapan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Rusli. Via telepon maupun WhatsApp. Namun tidak aktif.