Berita  

Aksi Bagi-bagi Uang Gus Miftah Disebut Perusak NU

Penceramah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang juga masuk dalam TKN Prabowo-Gibran, saat bagi-bagi uang di Pamekasan, Madura, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Foto: tangkapan layar video

Jakarta, Timurterkini.com Gus Miftah atau dikenal dengan nama Kiyai Miftah Maulana Habiburrahman, menjadi trending di aplikasi twitter atau x, lantaran video aksinya yang bagi-bagi duit sebagai pendukung Prabowo-Gibran.

Di media sosial, ramai tagar ‘perusak NU’ dengan narasi yang mengarah ke Gus Miftah.

Salah satu influencer, Umar Al Chelsea misalnya membagikan video yang menunjukkan Gus Miftah bagi uang dengan melemparnya ke jemaah.

“Hallo Miftah. Benarkah ini video anda? Kalau benar betapa anda sudah merusak jalan Dakwah yang diajarkan oleh Rosul. Jauh dari adab dlm berdakwah. #PerusakNU #NahdlatulUmaro Viralkan ges,” tulis Umar Al Chelsea.

Aku. Akun influencer lain juga ramai ramai mengkritik Gus Miftah atas aksi bagi bagi duit tersebut.

“Melihat bagaimana Gus Miftah berkampanye sungguh miris sekali. Secara terbuka dan bangga ia mempertontonkan politik sebagai ajang transaksional untuk mendulang dukungan suara. Banyak kyai-kyai NU yang resah melihat perilaku politik Gus Miftah ini,” tulis akun Zainul Munas.

“Tetaplah menjadi NU tapi jangan menjadi Nahdlatul Umaro. Antara dakwah dan yang dilakukan tidak sesuai apa namanya,” tulis akun Gardu Squad.

Seperti diketahui, Gus Miftah ramai videonya beredar membagi-bagikan duit sebagai pendukung Prabowo-gibran.

Dalam video yang beredar, tampak Gus Miftah membagi-bagikan uang, sehingga Timnas Paslon nomor urut 1, Anies-Muhaimin menduga ada praktik money politics di sana.

Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan, meminta Bawaslu segera menginvestigasi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Gus Miftah dan videonya pun sudah viral. Di dalam video yang viral di media sosial itu, saat Gus Miftah membagikan uang, terlihat seorang pria ikut melambaikan sebuah baju kaus bergambar capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

“Apabila hal tersebut dibiarkan, maka kualitas Pemilu 2024 menjadi tidak lebih baik,” tegas Iwan di Jakarta, Minggu (31/12/2023).