Berita  

4 Kali Rasionalisasi Anggaran Bawaslu, Pemkab Belum Beri Kepastian

Komisioner Bawaslu, Devisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Marthen Buntupasau. (Dok. Timurterkini.com)

Mamasa, Timurterkini.comBawaslu Mamasa belum laksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Sementara, penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 akan segera dilaksanakan. Yang mana direncanakan pemungutan suara pada bulan November 2024 kedepan.

Namun, hingga saat ini anggaran Pemilukada untuk Bawaslu Mamasa masih dalam posisi tawar menawar antara pihak Pemkab.

Diketahui jika Bawaslu Mamasa telah mengajukan usulan anggaran pengawasan kepada pemkab Mamasa sebesar 17 Milyar. Dan telah dilakukan rasionalisasi anggaran sebanyak 4 kali.

Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Bawaslu Mamasa, Marthen Buntupasau mengaku pihaknya telah mengusulkan anggaran pengawasan sebesar 17 Milyar.

“Dan kami juga sudah berapa kali lakukan rasionalisasi anggaran pengawasan sesuai permintaan pemkab Mamasa,” terangnya. Jumat (1/12/23)

Ia mengaku dan sampai saat ini belum terjadi penandatanganan NPHD anatara Bawaslu dan Pemerintahan Daerah.

“Sudah berapa kali kami diminta untuk rasionalkan, mulai dari 17 M kemudian dirasonalisasi ke 15 M dan kembali lagi di rasionalisasi ke 13 M, serta terakhir di angka 11 M,” ungkapnya.